Jeprat Jepret Liputan Hari Ini

DSC00729rombongan masyarakat yang hendak mulai bersepeda santai!

DSC00714kandidat dan para peserta

DSC00717Mari lambaikan tangan ke kamera!

DSC00712Momen salah satu panitia yang tak sengaja terfoto

DSC00751Apresiasi pada kaki yang sudah berjalan jauh hari ini!

kulik banyak hal baru di luar sana Li, belajar jeprat-jepret barangkali bisa lebih membuat hidupmu lebih bermakna, eh? ­čÖé

*self talk*

Advertisements

Jumlah pasti Penduduk Indonesia, Siapa Peduli?

Image

People shouldn’t be afraid of their government, Government should be afraid of their people”┬á–┬áV for Vendetta

Sesungguhnya, berita itu takkan begitu terlalu kupikirkan, andai pengalaman tahun lalu menginput data kependudukan di Perbatasan Wini, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur tak kurasakan. Beberapa pekan terakhir ini, aku kerap membaca soal ketidakpastian jumlah pemilih untuk Pemilu 2014 nanti yang dipermasalahkan oleh banyak instansi. Tak hanya politisi yang berkomentar, yang lain pun saling tuding.

Aku tergelitik, jika bukan karena demi Pemilu 2014 nanti, berapa banyak orang yang peduli berapa jumlah pasti penduduk Indonesia? Terlepas dari data dan angka yang kerap ditunjukkan demi citra ekonomi atau politik. Maaf bila terkesan satire, sebab aku masih berkesimpulan bahwa statistik kadang terasa penting hanya untuk persoalan citra. Jarang sekali tentang manusia. Sekali lagi, siapa yang peduli dengan jumlah pasti penduduk Indonesia? 230 juta jiwa? Ah tidak, mungkin sudah 250 juta jiwa? Entahlah, mungkin hanya terpaut sekian-persen-dalam-angka-kecil yang belum tercatat. Setahuku, tak pernah ada data pasti. Padahal, ini soal manusia juga.

Di Indonesia, saat ini paling tidak ada 32 instansi yang mengeluarkan nomor identitas dan merekam data kependudukan. Masing-masing nomor berbeda, tergantung kepentingan instansi yang mengeluarkan. Sistem informasi yang dibangun oleh masing-masing instansi tersebut juga tidak terkait satu sama lain. Bahkan (percayalah) jumlah keseluruhannya pun berbeda. Replikasi dan redundansi data dan informasi kependudukan tentu tidak terhindarkan, sehingga akibatnya terjadi inefisiensi penggunaan sumberdaya, penyelewengan hak pilih, bahkan ketidakterpenuhinya hak paling dasar sebagai warga negara, yakni pengakuan.

Barangkali ini soal sepele, soal tercatat dan tidak tercatat. Bagi yang tercatat, persoalan ini mungkin berhenti sampai mewujud kartu-kartu yang menyesaki dompet atau dokumen-dokumen yang baru dirasa penting ketika hendak memenuhi ambisi dan kebutuhan pribadi. Akan tetapi, pernahkah terpikir, jika diakui saja tidak, bagaimana hak-hak lain dapat terjamin bisa dipenuhi (oleh negara)?

*ditulis selepas mendengar kisah seorang bayi gizi buruk di Jakarta yang tak bisa berobat karena tak memiliki akte.

Ruang Baru

DSCN0188

Agaknya menulis memang bukan hanya perkara menyusun kata. Butuh juga ruang lepas untuk merasa bebas. Bebas untuk menyampaikan gagasan dan rasa tanpa dikungkung pandangan mata dari siapa pun di seberang sana. ┬áMaka ruang baru ini mengada demi mewujud itu semua. Mencatat pemahaman sederhana yang seolah suka-suka. Lepas mencipta, sebuah bisikan di kepala menggema. “Tuliskan dengan berani nanti, tuliskan sesuatu untuk merawat nurani…”